MANADO— Para pasangan calon tak boleh main-main dengan aturan yang melarang praktek money politic. Bila terbukti melakukannya, pasangan calon yang telah menang akan dibatalkan. “Kami langsung anulir,” ujar Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Sulut, Rivai Poli, kemarin.
Ia menambahkan, prosesnya melalui Panwaskada bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentragakumdu). Dari Panwaskada diteruskan ke kepolisian dan disiidangkan pengadilan negeri. “Money politic itu pidana murni jadi prosesnya di pengadilan negeri,” katanya.
Setelah pengadilan memutuskan pasangan calon yang disidangkan bersalah, KPUD wajib membatalkannya sebagai pemenang. “Penggantinya peraih suara peringkat selanjutnya setelah pelaku money politics itu,” ujarnya.
Menurut Ketua Panwaskada Manado, Sonny Pangkey mengatakan, pemberian dalam bentuk apapun bila disertai ajakan untuk memilih pasangan calon merupakan pelanggaran. “Itulah namanya money politic,” katanya.
Dia menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap pelanggaran ini. Sejumlah laporan telah masuk dan pihaknya sedang menyelidiki kebenaran terjadinya money politics. “Nanti akan ditindaklanjuti di Gakumdu,“ paparnya, saat dihubungi terpisah.
Hal senada dilontarkan Ketua Panwaskada Sulut, Helda Tirayoh menegaskan, money politics merupakan pelanggaran. Kata Helda, jajarannya sampai ke tingkat terbawah akan menindaki setiap pelanggaran. “Kami tak akan main-main dengan money politics,” tegasnya, Kamis (29/7) lalu.
Ia menambahkan, seorang calon pemimpin yang melakukan money politics tak pantas dipilih. “Ini memperlihatkan calon itu tak taat aturan dan itu akan dilakukannya saat memimpin nanti,” tegasnya saat itu.
Ini juga terjadi pada masa kampanye 17-30 Juli kemarin. Bantuan berbentuk bantuan makanan seperti beras dan amplop berisi duit terjadi. Seperti yang terpantau pada hari terakhir masa kampanye di Manado, kemarin.
Tim pemenangan sejumlah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado terlihat bergerilya di berbagai pelosok Manado. Di Malalayang misalnya, tim pemenangan tiga pasangan calon adu cepat membagikan pemberian kepada warga. Ada yang memberikan beras dan lainnya berbentuk uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp10 ribu – Rp50 ribu per kepala.
Tim dari pasangan yang akan bertarung di pilgub tak mau kalah. Dalam sejumlah kesempatan, ada saja yang mencari celah untuk bisa melakukan praktek money politic terselubung. Misalnya, dengan menghadiri sebuah acara, calon memberikan bantuan kepada rumah ibadah atau langsung kepada warga. Sayangnya, sambil itu stiker bergambar nomor urut calon ikut disebarkan di lokasi itu. (sto)