Oleh Johny Weol
(Ketua Forum Buku Sulut; Pengamat Politik Sulut; Artikelist Manado Post; Teolog Minahasa tinggal di Manado; Mantan Penasihat Ahli Gubernur Sulut; Mantan Dosen Program Doktor STT Apolos; Profesor Teology IBIS Orlando (REP. Office Jakarta); Independent)

‘’MEREKA yang terampil dalam ilmu perang selalu membawa musuh ke tempat dimana mereka ingin bertempur, dan tidak dibawa kesana oleh musuh’’ (Sun Tzu).
Saya tak tahu siapa Anda. Saya tak tahu partai Anda. Saya tak tahu produk partai Anda. Saya tak tahu berpihak kepada siapa Anda. Saya tidak tahu siapa pendukung Anda. Saya tidak tahu track-record Anda. Sekarang, ‘’Apa sih yang Anda tawarkan kepada saya’’! (MC GRAW HILL PUBLICATION KOTLER, 1994)
‘’The man is the message and the leading candidate is the platform’’ (Bergman dan Wickert 1999).
Kecuali Tuhan, memang jadi pekerjaan ahli politik untuk memberi ruang, jalan, untuk menangnya kandidat mereka, dan mengetahui siapa pemenangnya, kemudian para tim sukses putar otak dan otot untuk menepis dugaan publik bahwa yang sukses itu TS-nya, bukan kandidatnya. ‘’Man proposal, God disposal’’ manusia merancang dengan segala teori, kerja, platform, visi, misi secara teliti, tapi akhirnya, hasilnya itu… Tuhan yang menentukan dengan kata lain usaha manusia haruslah terpadu dengan ‘’The Power of God’’. Benar sekali, Tuhan tidak mengubah nasib sebuah bangsa bila rakyatnya tidak bergerak, bekerjasama seperti bila kandidat gubernur, wali kota, bupati cuma berharap dalam doa, tetapi tidak memikirkan ‘’Bagaimana mulai menjual‘’ dan berhenti membual semata. Bekerjalah dan berdoa.
Bagaimana memenangkan suara pemilih di Sulut, kita melihat ada empat area peta politik di Sulut yaitu pemilih potensial:
1.    Minahasa Raya digabungkan (Minahasa 24.876, Minsel 153.962, Minut 127.387, Mitra 75.863 jumlah total 605.288, warna: Suku Minahasa, mayoritas Kristen)
2.    Bolmong Raya: Bolmong 144.133, Bolmut 46.353, Bolsel 40.914, Boltim 44.145, Kotamobagu 80.475 jumlah total 356.020 warna: Suku Bolaang Mongondow, dan mayoritas Islam).
3.    Sangihe Talaud, Sangihe 102.980, Talaud 57.021, Sitaro 48.952 total 208.953, warna: Suku Sanger dan mayoritas Kristen).
4.    Manado 340.295 (sangat pluralis, Minahasa 50% diperkirakan dan non Minahasa, pendatang 50%, agama: 60% Kristen, 40% Islam.
(Data ini catatan KPU Sulut, pemilih Sulut 1,7 juta, tersebar di 15 kabupaten/kota). Data ini harus diverifikasi oleh KPU dan disesuaikan dengan DPT dan jangan sampai ada pemilih ganda dan rekayasa di Pilkada.
Pendek kata hasil Pemilu akan rentan untuk dimanipulasi jika pengaturan mengenai dana politik tidak menjadi prioritas dan penyelenggaraan Pilkada. Sudah bisa diduga jika Pemilu dilalui dengan proses yang koruptif dan manipulatif yang akan lahir adalah pemimpin-pemimpin yang berwatak demikian (Adnan TH wakil Koordinator ICW). Fenomena koruptor  menjadi ‘’Robin Hood’’ sekaligus ‘’hero’’ ‘’pahlawan’’ tampak di Indonesia. Kota Medan mencetak koruptor pahlawan pertama dengan sambutan massa berjubel menyambut sang pahlawan di airpot yang baru saja menjalani hukuman 3 tahun penjara karena korupsi 100 M. Kali ini bisa disebut ‘’Korupsi Bersama Rakyat Pendukungnya’’ luar biasa sekali.  Pengadilan yang diawali demi ‘’Tuhan’’ tersebut di Indonesia terlihat di meja KPK tercatat ada 40 kepala daerah, baik gubernur atau bupati, wali kota yang menjadi terpidana kasus korupsi pada 2005 sampai 2010.
Juga tercatat presiden SBY telah meloloskan 150 surat izin pemeriksaan kepala daerah untuk jadi saksi atau tersangka kasus korupsi, jadi akan  mencapai 100 kepala daerah yang terseret kasus korupsi.
Sangat menarik membahas (para malaikat pembawa doa ke surga yang konon sangat sibuk. Apa pasal? Maklum tangan kanan malak Tuhan atau hamba Tuhan berdoa untuk suksesnya para Cagub, Cawali ‘’menjadi mulus ke surga’’. Walau memang contohnya di Manado ada 9 kandidat dan tentu semua pendoa sadar termasuk rakyat bahwa hanya satu saja yang dipilih Tuhan. Ironisnya ada 9 (sembilan) doa yang mohon disukseskan. ‘’That’s still a secret for us, but not for God’’. Para hamba Tuhan pendoa rajin berdoa untuk sang kandidat jelasnya ini Doa Politik. Karena gubernur, wali kota, bupati adalah posisi politik.
Banyaknya doa membuat sibuk malaikat pembawa doa sembari tersenyum-senyum dan geli. Karena doa politik tersebut sering mau memaksakan kehendaknya, memerintahkan Tuhan agar kalau bisa calonnya terpilih ‘’elected legitimate’’. Kalau perlu menang satu putaran saja (memang syukur kalau ada yang menang satu putaran tetapi bagaimana kalau Tuhan menghendaki dua putaran) makin banyak tangan para hamba Tuhan ditumpangkan ke kepala kandidat-kandidat yang top tersebut makin seru …doa makin sure… proposal doa makin sakral tentu. Tentu cost politik doa ini termasuk amplopnya pasti tebal. Makin tebal doanya makin panjang dan makin meyakinkan untuk sukses.
Maklum dollar sering menguasai doa dewasa ini apalagi doa politik (eh sory ya, ternyata yang terjadi doa mereka cuma sampai di atas gereja….) dan sementara Tuhan belum sempat menjawab, paling banter baru sampai di pintu gerbang surga, ternyata KPU sudah menjawab lebih dulu dan menyatakan hanya 4 calon gubernur Sulut yang berhak maju. Bukan 5 seperti permintaan ratusan pendeta tersebut.
Jawaban KPU ‘’lebih kuat’’ dari Tuhan sendiri. ‘’KPU sudah tampak jadi seperti tuhan….’’jangan-jangan diduga so ada money politics’’. ‘’KPU is stronger than God…’’(benar?) Artinya doa tersebut cuma jadi ajang bisnis para pendoa. Tapi jangan disalahkan, mereka cuma diundang dan dimintai tolong, penulis sendiri tidak sempat menerima undangan, sayang sekali karena amplop menanti.
Jadi trend saat Pilkada dan menjadi fenomena kalau calon kuat yang punya power and money itu sangat menyukai sekali Ketua Sinode yang berdoa. Doanya tentu sangat ampuh dan mujarab sebab ini ketuanya semua hamba Tuhan dan juga terpilih secara demokratis. Sesungguhnya para pendoa tersebut sudah mempraktekkan menerima panggilan dan doa bisa diprogram dan dipesan seperti ayam goreng KFC. Yang mengherankan para malaikat semua perbuatan para kandidat yang baru ataupun ‘’incumbent’’ itu, file dosa korupsi yang tercatat oleh komputer surga benar-benar korupsi, di atas dunia ini dinyatakan tidak valid istilah hukumnya belum berkekuatan hukum tetap. Memang kita perlu melakukan pelayanan doa. Dan merupakan pelanggaran HAM berat apabila menolak seorang hamba Tuhan melayani di penjara. Yang lebih mengherankan lagi mulut ‘’para koruptor’’ tersebut penuh dengan Firman Tuhan. Sedikit-sedikit menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan dimanipulasi menutupi korupsinya. Ini yang sangat mengherankan para malaikat. Sebab di surga, ‘’file’’ perbuatan melawan sumpah jabatan dan waktu pelantikan untuk tidak memperkaya diri sendiri dan kelompoknya sudah dilanggar. Maklumlah rumah sudah sampai 6 biji, asset melimpah, dana ”fee proyek” so ”understandable” biaya perjalanan dinas juga ok-ok, APBD juga sudah mulus. Dan benar kata sementara orang bahwa tidak ada maling mengakui perbuatannya. Kalau maling teriak maling banyak sekali.
Tapi memang harus diakui tanpa fulus sulit kandidat memenangi Pilkada. Uang for pengadaan material kampanye, logistik tim sukses kaos dan lain sebagainya sangat banyak.
Maka muncullah rumus sakti di Pilkada yaitu: visi-misi-gizi-pici-ruci . . . . Secara positif uang baik untuk merebut kursi kekuasaan. Tapi contoh di Sulut bila kandidat menyediakan kaos berharga Rp 50.000,- termasuk sablon dan diberikan kepada 40% pemilik agar menang satu putaran kalau dikalkulasikan jangan kaget perlu dana 25 M. Itu baru kaos belum baliho, poster advertensi, bendera, tim sukses dan lain lain. Total bisa mencapai 100 M, nah pasangan mana yang mampu?
Makanya benar pendapat yang menyatakan jangan memilih karena mendapat kaos atau uang Rp 100.000,- itu sangat menyesatkan karena setelah Anda memilih yang bersangkutan Anda akan terjajah 5 tahun. Korupsi sudah bisa dipastikan. Rakyat jadi pesimistis pada Pemilu karena pemenangnya ditentukan oleh materi uang. Rakyat jangan memaksa kandidat jadi koruptor itu semua money politics sangat salah karena menghancurkan esensi demokrasi. Kita harus gunakan pertimbangan logis. Jangan dikuasai oleh kekuatan uang semata. Kalau money only maka jadilah ‘’vox populi, vox money” data menunjuk biaya Pilkada 15 Triliun. Menjadi paradoks memang tentang biaya miliaran kandidat sementara bila terpilih biaya dituntut bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan bisa dibui oleh KPK. Ada 244 Pilkada, 7 Pilkada Provinsi dan 202 Pilkada kabupaten termasuk 35 Pilkada kota pada 2010 saja. Masalah yang sangat klasik tentu karena adanya ‘’payung partai penguasa’’ yang melindungi tokoh-tokoh nasional yang berkuasa atau tokoh daerah agar jadi ‘’untouchable’’ dari tuntutan hukum. Atau kebal hukum paling tidak sementara berkuasa. Jadi tampaknya seperti zaman orba dulu. Reformasi pro Orba atau Orla (just wait and see) kita berdoa agar pemimpin kharismatik tidak dimatikan. Kita juga berdoa agar Pilkada tidak tersandera oleh pragmatisma politik elite, yang pada gilirannya akan menuai oligarki. Kita kita memang sedang masuk periode transisi demokrasi. Dan masih kuat proses politik didominasi oleh interaksi dan kompetisi serta kompromi kompromi kepentingan antara elite penguasa kontra elite masyarakat.
Kita perlu waspada jangan memilih kandidat yang setelah dilantik kemudian ‘’dibui, sel, dipenjarakan’’ bukan?. Di satu sisi banyak rakyat miskin juga sakit, di sisi lain para pejabatnya kaya-raya.
Tidak heran fenomena Robin Hood Sulut mendapat tempat khusus (dan sudah dikenal, uang adalah akar segala kejahatan) kata Alkitab. Jelas kita harus menentang korupsi. Jangan bersyukur karena menerima uang korupsi yang haram. Kecuali proposal yang menggunakan APBD is ok. Bayangkan dia korupsi 100M kemudian dibagikan 50 M buat rakyat miskin yang membutuhkan dan kemudian dia menjadi ‘’pahlawan koruptor’’.
Otda telah pula membawa kesejahtraan tetapi juga membawa korupsi sampai ke desa. Bahkan pemimpin yang terindikasi korupsi mau dipilih kembali dan kita juga turut memilih (dimana akal sehat kita?)
Sementara pemahaman anti korupsi pada negara modern (Indonesia) menjadi hal baru bagi sebagian rakyatnya yaitu ‘’kita belajar moral baru’’ diperlukan UU yang kuat, transformasi budaya, diperlukan sosialisasi khusus (bersyukur para Cagub Sulut punya visi, misi anti korupsi) perlu transparansi kekayaan pejabat plus KPU dari pusat sampai daerah. Mari seperti Dr Mohammad Hatta pada 1970 dipilih jadi penasihat presiden urusan pemberantasan korupsi (Kompas, 5 Februari 1970). Hatta menyebutkan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi adalah sikap yang tegas tanpa pandang bulu (sekarang tebang pilih) terhadap yang terbukti bersalah. Hatta mengusulkan rasionalisasi pegawai, merumahkan tetap memberi gaji dan menampung proyek padat karya. Komisi IV dibentuk. Sayang sarannya tidak didengar sama sekali.
Kita memang butuh pemimpin yang tegas dan anti korupsi. Biarkanlah proses hukum berjalan di Sulut ‘’jangan kita membela koruptor’’ atau sebaliknya aparat hukum salah salah menahan orang yang tidak korupsi karena faktor politis. Kandidat tersebut perlu dibebaskan dan mengikuti semua agenda Pemilu dan biarkan rakyat memilih. Itu sebabnya perlu secepatnya menggelar pengadilan yang adil dan terbuka dan disaksikan oleh rakyat Sulut. Akui yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan membela yang salah dengan alasan apapun itu namanya keadilan. Bersih memang suatu kehormatan di Sulut dan ternyata membangun tanpa korupsi milik semua kandidat bukan hanya milik SHS . . . Amin.#